Simpang Empat (19/12) 2017. Kabupaten Pasaman Barat mulai mempersiapkan diri untuk melepaskan status sebagai daerah tertinggal. Pada hari ini (19/12) Kabupaten Pasaman Barat dikunjungi oleh Sesditjen PDT dan Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Rombongan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi disambut langsung oleh Bupati Pasaman Barat, H. Syahiran.
Diskusi tentang pengentasan daerah tertinggal di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati. Dalam arahannya, Bupati Pasaman Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, melalui dukungan pendanaan yang cukup besar.
Sebagai contoh, pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi lebih dari Rp. 47 Milyar. Di antaranya terdapat alokasi belanja untuk pembangunan 1 unit Rumah Sakit Pramata di Ujung Gading. Tentunya, rumah sakit ini akan sangat membantu dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, seperti ditegaskan Bupati Pasaman Barat, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai target keluar dari status daerah tertinggal pada Tahun 2019. “Karena keterbatasan kemampuan daerah, upaya mengentaskan daerah-daerah ini dari ketertinggalan tidak bisa kami lakukan sendiri. Kabupaten Pasaman Barat sangat bergantung kepada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat” tegasnya.
Selain itu, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam rangka kesiapan Kabupaten Pasaman Barat keluar dari status daerah tertinggal. Di antaranya adalah pembukaan jalan akses dan jembatan menuju jorong-jorong tertinggal di Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Ranaah Batahan, Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Sungai Aur, dan Kecamatan Kinali, peningkatan pelayanan telekomunikasi, dan pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga medis, khususnya dokter.
Senada dengan harapan Pemerintah Daerah, Sesditjen PDT dan Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk keluar dari status daerah tertinggal. Pemerintah Pusat akan melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh kabupaten daerah tertinggal di Indonesia melalui data-data statistik dan menggandeng perguruan tinggi untuk melakukan survei ke daerah.
Penetapan Peraturan Presiden yang akan dikeluarkan Tahun 2019 nanti akan menggantikan Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Berdasarkan Perpres yang baru nanti, akan diketahui daerah-daerah mana saja yang keluar dan masih berstatus tertinggal.
Namun, Bp. Drs. Razali, M.Si dalam arahannya menyampaikan indeks ketertinggalan Kabupaten Pasaman Barat sudah menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Berdasarkan evaluasi terakhir, dari 122 Kabupaten Daerah tertinggal di Indonesia, Pasaman Barat menempati posisi ke-28.
Senada dengan paparan Kepala Bappeda Pasaman Barat, Drs. Joni Hendri, M.Si, Sesditjen PDT dan Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal pada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi RI menyampaikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat sudah cukup baik dari segi perekonomian dan SDM, namun pekerjaan terberat adalah di bidang infrastruktur dan pemenuhan tenaga medis dan tenaga pendidik.
