Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah prioritas nasional dalam penanganan stunting. Sesuai dengan Strategi Nasional Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) 2019-2023, Kabupaten/Kota daerah lokus berkewajiban melaksanakan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Daerah.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sedang berupaya melaksanakan keseluruhan tahap aksi konvergensi pencegahan stunting di daerah, seperti diatur pada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 Tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi Program/Kegiatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Pasaman Barat.
Hingga bulan Juli Tahun 2019, Kabupaten Pasaman Barat sudah melaksanakan Aksi ke-1 Analisis Situasi, Aksi ke-2 Penyusunan Rencana Program, Aksi ke-3 Rembuk Stunting, dan Aksi ke-4 Penyusunan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Pemanfaatan Dana Nagari untuk pencegahan stunting, melalui Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Nagari.
Pada saat ini, Aksi ke-5 Pembinaan terhadap Kader Pembangunan Manusia sedang dilaksanakan dengan di bawah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Aksi-6 Data Manajemen Stunting di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Aksi ke-7 Pengukuran di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
Data Manajemen Stunting (DMS) dirancang sebagai data tunggal yang berfungsi sebagai portal untuk pelaksanaan program pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat, baik program/kegiatan yang dibiayai melalui Dana APBN, APBD, maupun APB Nagari.
